Pengacara Perceraian/Cerai PNS di Yogyakarta/Jogja, Madiun, Ngawi dan sekitarnya.

 

Ijin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

(Pengacara cerai PNS di Yogyakarta/Jogja, Madiun, Ngawi dan sekitarnya)

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Izin perkawinan dan perceraian seorang PNS telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Adapun persyaratan pengajuan ijin perceraian bagi PNS dan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan hukum sebagai berikut:

PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN PNS

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria/wanita mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis melalui saluran hierarki kepada Pejabat apabila berkedudukan sebagai Penggugat  atau surat pemberitahuan adanya gugatan dari suami atau istrinya secara tertulis melalui saluran hirarki kepada Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.
  2.  Fotocopy Surat Nikah;
  3.  Fotocopy SK Pangkat terakhir;
  4.  Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan hubungan suami/istri sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan diketahui Camat atau alasan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan disertai bukti yang sah untuk melakukan perceraian;
  5.  Surat Pernyataan Pembagian Gaji (khusus bagi PNS Pria jika diperlukan);
  6.  Surat Pengantar dari Kepala SKPD disertai bukti telah melakukan pembinaan untuk merukunkan kembali suami/isteri agar tidak terjadi perceraian.

SANKSI Bagi PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

  1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
  2. Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
  3.  Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
  4. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
  5. Pegawai Negeri Sipil pria apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

Konsultasi Hukum Gratis:

0856-4151-8010 (TELP/WA)

Pengacara Perceraian/Cerai  PNS di Yogyakarta/Jogja, Madiun, Ngawi dan sekitarnya